Kado Istimewa di Peringatan HARKOP ke 67

PUNCAK Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke 67, tidak berlebihan kiranya gerakan koperasi di Seluruh Indonesia merayakan dua moment penting sekaligus sebagai kado istimewanya. Pertama, merefleksi kembali di usianya yang sudah cukup tua, seberapa jauh koperasi ini berperan menjadi pilar perekonomian nasional seperti yang diamanatkan founding father kita agar koperasi menjadi soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Kedua, perjuangan panjang yang dilakukan 6 Koperasi Besar Jawa Timur dalam melakukan Uji Materi terhadap UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, membuahkan hasil alias dikabulkan oleh MK. Kita ketahui bersama bahwa pasca lahirnya UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 25 tahun 1992 telah membuat resah gerakan koperasi di Seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur. Keresahan untuk gerakan koperasi Jawa Timur sendiri tertangkap jelas ketika pada waktu itu dilakukakan Sosialisasi UU Nomor 17 /2012 oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi /UKM, Drs. Setyo Heriyanto, MM, yang dihadiri oleh pegiat koperasi, terdiri dari, pengurus KUD, KPRI, Kopkar, KSP, Kopwan, Koperasi Sekunder, Dekopinda, Akademisi dan Dinkop Kab./Kodya Se-Jawa Timur, di Surabaya. Jalur Hukum menjadi pilihan Gerakan Koperasi Jawa Timur yang terdiri dari 6 Koperasi Besar yaitu Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI), Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Gabungan Koperasi Susu Jawa Timur (GKSI), Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, dan Pusat Koperasi As-Sakinah Jawa Timur, untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, pada tanggal 28 Mei lalu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian di Indonesia bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945. MK menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi karena dianggap telah menghilangkan filosofi gotong royong rakyat Indonesia. Dalam pertimbangannya, MK menilai UU No.17/2012 telah membatasi jenis usaha koperasi. Menurut MK, membatasi jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha. Pembatasan jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha saja (single purpose cooperative) bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup untuk mensejahterakan anggota. Untuk mengisi kekosongan peraturan, MK menyatakan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian hingga ada UU yang baru.


Berita Lainnya