UU 17/2012 Bikin Koperasi Hilang Jati Diri

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Revrisond Baswir, menilai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mendorong koperasi menjadi lebih kapitalis. Dalam undang-undang ini, hubungan keanggotaan koperasi menjadi tertutup dan bersifat jual-beli semata. "Benar yang dibilang Mahkamah Konstitusi, (akibat UU 17 Tahun 2012) koperasi hilang roh dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," kata Revrisond sesaat menanggapi putusan MK yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 dan mengembalikannya kepada UU Nomor 25 Tahun 1992. Revrisond menambahkan persoalan lebih lanjut yang terdapat dalam UU 17 Tahun 2012 adalah keanggotaan koperasi yang diskriminatif. Dengan sistem penanaman saham, keanggotaan koperasi menjadi tertutup untuk orang-orang yang memiliki modal. "Mestinya setiap konsumen koperasi, bisa jadi anggota koperasi, tentu secara terbuka dan sukarela," Guru Besar UGM itu menjelaskan. Tak hanya itu, kewenangan pengawas dalam kerja koperasi juga dianggap bisa mengintervensi pengelola koperasi. Sistem seperti ini mirip dengan sistem dalam perusahaan swasta. Revrisond khawatir akan ada permainan curang antara pengawas koperasi dengan para pemilik modal atau saham. "Koperasi akan kehilangan otonomi." Sebagai salah satu orang yang kuat menentang UU 17 Tahun 2012, Revrisond menegaskan agar pemerintah segera menyusun undang-undang perkoperasian yang baru yang tetap mengacu pada jati diri koperasi. Menurut Revrisond, koperasi harus bisa menjadi penggerak ekonomi yang setara dengan perusahaan swasta, bukan dikuasai oleh perusahaan swasta. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dengan putusan tersebut, UU tersebut dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan untuk mengisi kevakuman, digunakan lagi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. "Sistem ekonomi Indonesia bukan sistem yang sepenuhnya liberal," kata Ketua MK Hamdan Zoelva dalam pembacaan putusan pada sidang di MK, Rabu, 28 Mei 2014. Sejumlah pasal yang didugat mengusung semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Opini hakim mendukung gugatan para pemohon, di antaranya materi soal definisi koperasi. "Jauh dari roh koperasi karena terlalu individualistis," tutur Hamdan. Beberapa materi lain yang dipersoalkan adalah keberadaan pengurus nonanggota, sistem permodalan yang mirip perusahaan, juga kewenangan pengawas. "Itu mereduksi rapat anggota," ujarnya. Kuasa hukum pemohon, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi keputusan MK tersebut. "Ini titik awal menegakkan demokrasi kerakyatan sesuai dengan sistem demokrasi yang gotong-royong," katanya. Dia menilai keputusan MK itu sesuai dengan roh konstitusi koperasi. Dengan demikian, tiga soko guru perekonomian meliputi perusahaan, perusahaan negara, dan koperasi. "Perusahaan tetap harus ada, tapi koperasi harus terjaga," tegasnya. Seusai pembacaan putusan, Perwakilan Koperasi dari Jawa Timur yang hadir sekitar 30 pegiat koperasi langsung bersujud syukur. Sesudah itu, mereka bersama-sama menyanyikan lagu Syukur. "Ini keputusan yang luar biasa," kata Sri Untari Bisowarno, Ketua Puskowanjati ini. Selama masa vakum, tutur dia, pihaknya akan mengusulkan perbaikan yang dibutuhkan.


Berita Lainnya