ESDM Persilahkan KUD Kelola Sumur Tua KKKS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan dukungan pemerintah terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sumur tua. Badan usaha yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Dirjen Migas.

Direktur Pembinaan Program Migas Naryanto Wagimin menyatakan, masih terdapat persepsi atau ketakutan di masyarakat bahwa mengelola sumur tua merupakan pelanggaran hukum atau ilegal. Padahal hal itu dimungkinkan untuk dilakukan KUD atau BUMD, dengan catatan telah memperoleh izin resmi dari pemerintah. "Kami hanya mengingatkan KUD atau BUMD yang telah memperoleh ijin mengelola sumur tua agar tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan migas," ungkap dia dalam rilisnya.

Perlu diketahui, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh KKKS. Pemerintah berupaya mengoptimalkan produksi minyak bumi termasuk juga sumur tua. Pengelolaan sumur tua diutamakan dilakukan oleh perusahaan daerah seperti BUMD dan KUD, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pengelolaan sumur tua diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Berdasarkan aturan tersebut, jika permohonan pengelolaan sumur tua disetujui, Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM memberikan persetujuan memproduksi kepada KKKS. Selanjutnya, KKKS dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti dengan perjanjian memproduksi minyak bumi.

Jangka waktu perjanjian tidak melebihi sisa waktu KKS dan diberikan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Perpanjangan ini wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM. KUD atau BUMD dapat mulai memproduksi minyak setelah ada perjanjian dengan KKKS. Hasil yang diperoleh, harus diserahkan kepada KKKS dan untuk itu, KUD atau BUMD mendapat imbalan jasa yang besarannya didasarkan kesepakatan kesepakatan kedua belah pihak.

Hingga saat ini, sejumlah perjanjian kerja sama pengusahaan sumur tua telah ditandatangani. Selama tahun 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 5 Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memproduksikan minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang dikelola sebanyak 280 buah.

Kelima KUD itu adalah KUD Mitra Sawit di Sangatta, Kalimantan Timur, sebanyak 11 sumur; KUD Serba Usaha Pribumi Mandiri Mineral dan Energi di Sorong, Papua, sebanyak 23 sumur; KUD Sumber Pangan di Bojonegoro, Jawa Timur, sebanyak 110 sumur; KUD Usaha Jaya Bersama di Bojonegoro, Jawa Timur, sebanyak 114 sumur; dan KUD Langkat Oil Resources di Langkat, Sumatera Utara, sebanyak 22 sumur.

Total sumur tua minyak bumi Indonesia mencapai 13.824 sumur. Perinciannya: Sumatera bagian selatan 3.623 sumur, Sumatera bagian utara 2.392 sumur, Sumatera bagian tengah 1,633 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Kalimantan Selatan 100 sumur, Jawa Tengah-Jatim-Madura 2.496 sumur, Papua 208 sumur dan Seram 229 sumur.

Kerja sama eksplorasi sumur tua dengan KUD ini bukan untuk pertama kalinya. Pada tahun 2008, pemerintah menawarkan 13 ribu sumur minyak tua kepada KUD dan BUMD untuk diproduksi kembali melalui kerja sama kontrak jasa dengan KKS dan PT Pertamina.


Berita Lainnya