"Setuju Penyaluran Pupuk Lewat KUD"

DR.Sariefuddin Hassan, Menegkop & UMKM RI setuju usulan Puskud Jatim bahwa penyaluran pupuk bersubsidi (kembali) lewat KUD.

Tindaklanjutnya, Kementerian koperasi telah mengirim surat kepada Menteri Perdagangan agar usulan Puskud Jatim itu bisa menjadi referensi untuk mengurai persoalan (nasional) pupuk bersubsidi ini.

KUD disarankan untuk segera mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota agar di akses, kemudian segera bisa diberikan pada produsen.

"Ada sinyal positif dari Menteri Perdagangan untuk tahun ini, KUD bisa ikut menyalurkan pupuk bersubsidi. Tapi porsinya tidak bisa 50 persen seperti yang diminta Ketua Umum Puskud Jatim," ujar Menegkop saat memberi sambutan pembukaan pada RAT XXXV PUSKUD JATIM Tahun Buku 2009 di Gedung Puskud Jatim, akhir Mei lalu.

Sariefuddin berjanji sekembalinya dari RAT PUSKUD ini, akan segera berkoordinasi dengan para Deputi Kemenkop dan segera menyurati tentang mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ke KUD lewat Puskud Jatim.

Menteri lulusan Magister Busines Adm.California State University ini, meyakini penyaluran pupuk bersubsidi lewat KUD akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penyaluran yang sekarang. Banyak keunggulan yang telah dimiliki KUD, selain berpengalaman juga telah didukung sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna akan bisa dicapai.

Ketua Umum Puskud Jatim, Drs.H.Mardjito GA, MM, menanggapi tentang idealnya penyaluran pupuk bersubsidi yang dilewatkan KUD, dari total jatah pupuk bersubsidi yang di distribusikan tahun ini, sekitar 50 persen harusnya lewat KUD dan 50 persen swasta.

Saat ini, lanjut Mardjito, hampir sebagian besar distribusi dikuasai swasta. Akibatnya, harga tidak terkendali dan pupuk ketangan petani tidak sesuai musim dan sering terlambat.

"Jaringan KUD sampai ke pelosok desa, kalau KUD dilibatkan dalam penyaluran pupuk, saya bisa menjamin penyaluran pupuk ke petani akan tepat waktu dan harga sesuai HET yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Sementara Drs.Braman Setyo MSi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim mendukung Puskud Jatim agar penyaluran pupuk bersubsidi kembali melibatkan KUD. Bahkan mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Oetomo, juga telah berkali-kali mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat agar KUD dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Dan kini Gubernur Jatim Soekarwo juga telah mengirim surat tentang usulan penataan kelembagaan tata niaga pupuk bersubsidi yang melibatkan KUD di Jawa Timur.

"Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak bosan-bosannya mengirim surat kepada Pemerintah Pusat agar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi melibatkan KUD, minimal di Kabupaten/Kota ada 2 KUD yang ikut menangani," jelasnya.

Total kebutuhan pupuk bersubsidi urea dan non-urea sekitar 11 juta ton. Sedangkan subsidi untuk pupuk urea sekitar 6 juta ton. Namun direncanakan realisasi subsidi pupuk akan dikurangi pada tahun mendatang.

RAT Puskud Jatim ke XXXV dihadiri oleh Menegkop, Dinas Koperasi-UMKM Jatim, Perwakilan anggota KUD, Kepala Perwakilan, pengurus, pengawas, direksi dan karyawan Puskud Jatim.

Pupuk Bersubsidi

Seperti yang pernah ditulis Warta Puskud Jatim edisi lalu, bahwa menurut pengalaman dari tahun ke tahun, Jawa Timur selalu kekurangan pupuk bersubsidi. Usulan kebutuhan akan pupuk bersubsidi bagi petani selalu tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Jatim, pada tahun 2008 lalu terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alokasi pupuk an-organik di Jawa Timur. Akibatnya, setiap tahun terjadi kekurangan pupuk bersubsidi. Petani-pun harus mengeluarkan anggaran lebih besar karena mereka membeli pupuk non-subsidi.

Pupuk urea misalnya. Kebutuhan sebesar 1.363.184 ton, pemerintah hanya memberi alokasi 1.090.000 ton. Sehingga, kurang sekitar 273.184 ton. Juga fosfat, kebutuhan 491.004 ton, hanya teralokasikan sekitar 176.000 ton. Pupuk ZA, kebutuhan 468.864 ton, hanya teralokasikan 336.527 ton.

Tahun 2009, usul kebutuhan pupuk urea sebesar 1.527.204 ton. Tapi hanya dipenuhi 1.300.000 ton. Akibatnya, alokasi kurang 227.204 ton. Juga pupuk fosfat, dengan usulan 474.207 ton, pemenuhannya hanya 200.000 ton. Sehingga alokasi kurang 274.207 ton. Pupuk ZA yang diusulkan 552.186 ton, hanya terpenuhi 400.000 ton, akibatnya alokasi kurang 152.186 ton.

Alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur pada 2010, meliputi 1.325.000 ton urea, 200.000 ton SP 36, sebanyak 421.994 ton ZA, 466.667 ton NPK dan 206.267 ton pupuk organik.

Jatah alokasi itu saja, sebenarnya masih kurang dari nilai kebutuhan. Sedang kebutuhan pupuk bersubsidi berdasar luas areal pertanian, meliputi urea sebanyak 1.524.000 ton, SP 36 423.234 ton, ZA 553.668 ton dan NPK 793.422 ton.

"Kita berharap secara bertahap para petani mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sebaiknya, kita berpikir meningkatkan penggunaan pupuk organik," kata DR.H.Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Gubernur mengatakan, bahwa penggunaan pupuk organik atau kompos, selain tidak merusak hara tanah, juga meningkatkan produksi pertanian serta mengurangi pengeluaran biaya pupuk. ”Saya yakin hasilnya akan meningkat jika petani menggunakan pupuk organik,” tegas Pakde Karwo, nama beken Soekarwo.

Untuk meningkatkan produksi pupuk organik, lanjut orang nomor satu di Jatim itu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur akan menghibahkan 600 unit alat pembuat pupuk organik, yang terdiri 425 unit alat chopper dan 175 granulator. Alat tersebut akan dibagikan ke 593 kecamatan pada 29 Kabupaten di Jatim.

Pembagian alat pembuatan pupuk tersebut akan dilakukan setiap tahun secara bertahap. Pada tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jatim sudah membagikan beberapa unit di daerah, namun dalam jumlah yang terbatas. Satu unit alat tersebut senilai Rp.30 juta. Pada tahun 2010, seluruhnya dianggarkan Rp.18 miliar dan diharapkan satu unit alat mampu memproduksi satu ton pupuk organik per jam.